RONGGOHADI, LAMONGAN – Masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri diminta lebih berhati-hati dalam memilih agen penyalur tenaga kerja. Iming-iming gaji besar tanpa kejelasan prosedur dan legalitas perusahaan berisiko membuat calon pekerja migran Indonesia (PMI) terjebak dalam praktik penempatan nonprosedural.
Peringatan tersebut disampaikan Meilando Yuga Perdana, Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Radio Ronggohadi 97,8 FM bersama penyiar Novi.
Meilando menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam pengurusan paspor adalah wawancara. Dalam proses tersebut, petugas akan menggali informasi mengenai tujuan pemohon membuat paspor, termasuk apabila paspor digunakan untuk bekerja di luar negeri.
Jika ditemukan indikasi bahwa pemohon akan bekerja melalui jalur yang tidak sesuai prosedur, permohonan paspor dapat ditolak. Dalam kondisi tersebut, pihak imigrasi juga dapat berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Ia menegaskan, penolakan permohonan paspor berbeda dengan penundaan keberangkatan di bandara. Keduanya merupakan tahapan pemeriksaan yang berbeda.
“Karena tentunya bekerja ke luar negeri secara nonprosedural itu banyak risiko-risiko yang akan didapat oleh warga negara Indonesia yang mungkin dia juga tidak terlalu mengetahui,” jelasnya.
Meilando juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan masa berlaku paspor dan visa selama berada di luar negeri. Dokumen yang kedaluwarsa dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan negara tujuan dapat menimbulkan persoalan keimigrasian, termasuk risiko deportasi maupun larangan masuk kembali ke negara tersebut.
Bagi WNI yang sedang berada di luar negeri dan membutuhkan perpanjangan paspor, pengurusan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan Indonesia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sesuai wilayah kerjanya.
Imigrasi Sosialisasikan Prosedur hingga Desa
Untuk mencegah masyarakat terjebak penempatan pekerja migran nonprosedural, Kantor Imigrasi Juanda juga menjalankan program Desa Binaan melalui bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).
Program tersebut menyasar desa-desa yang memiliki minat tinggi terhadap pekerjaan di luar negeri. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai ketentuan keimigrasian, persiapan dokumen, serta pentingnya menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja di negara lain.
Menurut Meilando, praktik keberangkatan nonprosedural tidak selalu terjadi karena seseorang sengaja mengabaikan aturan. Kurangnya informasi dan pemahaman mengenai prosedur juga dapat menjadi penyebab masyarakat mengambil jalur yang berisiko.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih memahami proses penempatan pekerja migran sehingga dapat terhindar dari penipuan maupun persoalan hukum di negara tujuan.
Ia juga mengingatkan adanya sanksi pidana bagi pihak yang memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pihak imigrasi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian.
“Kami mengimbau masyarakat yang mungkin berniat untuk bekerja ke luar negeri agar memperhatikan kembali dokumen-dokumen dan kepengurusannya. Apabila menggunakan PT atau agen, pastikan agen itu resmi,” pesannya.
Meilando berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan besar tanpa memeriksa legalitas perusahaan dan kejelasan prosedur penempatannya.
Dengan memahami aturan dan menggunakan jalur resmi, calon pekerja migran diharapkan dapat memperoleh perlindungan serta terhindar dari risiko selama bekerja di luar negeri.
