RONGGOHADI, LAMONGAN – Sebanyak 58.000 pekerja rentan di Kabupaten Lamongan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membantu pembayaran iuran peserta selama tiga hingga enam bulan pertama.
Program tersebut menyasar berbagai kelompok pekerja, mulai dari petani tembakau, nelayan, pelaku usaha perikanan, hingga pengemudi ojek daring dan rohaniawan.
Dari total 58.000 penerima manfaat, sebanyak 31.895 orang merupakan petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, mengapresiasi langkah Pemkab Lamongan dalam memperluas perlindungan pekerja rentan. Menurutnya, kolaborasi tersebut berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain.
Ia menyebut capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Lamongan telah mencapai 33,28 persen. Angka tersebut mendekati target tahun 2026 sebesar 34,35 persen dan berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur yang tercatat 28 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen. Jadi Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keberpihakannya pada pekerja memastikan semakin banyak pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” kata Irvansyah saat peluncuran kepesertaan 58.000 pekerja rentan penerima DBHCHT di Pendopo Lokatantra Lamongan, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan program tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Ia berharap para penerima manfaat dapat melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri setelah masa bantuan dari pemerintah daerah berakhir.
“Hanya Rp16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ujar Yuhronur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, M. Zamroni, menjelaskan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang menghadapi risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja.
Melalui program ini, pekerja rentan diharapkan memperoleh perlindungan ketika mengalami risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Selain memanfaatkan dukungan DBHCHT, Pemkab Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau risiko kematian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” kata Zamroni.
Perluasan kepesertaan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja rentan di Lamongan. Pemerintah daerah juga menargetkan jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas pada 2027, sehingga lebih banyak kelompok pekerja yang belum terlindungi dapat memperoleh manfaat program tersebut.
