LAMONGAN, RONGGOHADI – Pemerintah Kabupaten Lamongan mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi warga.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, di Gedung DPRD Lamongan, Senin (19/10/2026).
Bupati mengapresiasi berbagai masukan fraksi DPRD yang dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar selaras dengan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah.
“Masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan RAPBD 2027 agar semakin selaras dengan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah. Kami ingin anggaran yang disusun tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lamongan,” tuturnya.
Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jadi Perhatian
Dari sisi pendapatan, Pemkab Lamongan akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi yang tersedia. Upaya tersebut dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi layanan agar peningkatan pendapatan tetap berjalan seiring dengan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah melakukan penyesuaian dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan. Infrastruktur menjadi salah satu perhatian melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan drainase serta pemerataan konektivitas antarwilayah melalui program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula).
Penguatan ketahanan pangan juga masuk dalam arah kebijakan APBD 2027. Dukungan disiapkan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, gerakan pangan murah, dan pengelolaan sumber daya air. Langkah ini ditujukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan kekeringan.
Di sektor ekonomi, Pemkab Lamongan mendorong pengembangan UMKM melalui program UMKM Naik Kelas. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, kemudahan perizinan, hingga perluasan pasar.
Perlindungan terhadap petani juga diperkuat melalui dukungan sarana produksi, pembiayaan, dan pemasaran hasil pertanian.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Diprioritaskan
Pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD 2027. Melalui program Pendidikan Terintegrasi dan Gratis (Perintis), Pemkab Lamongan memberikan dukungan beasiswa bagi masyarakat kurang sejahtera dan/atau berprestasi, mulai jenjang SD hingga S2, termasuk bagi penghafal Al-Qur’an.
Pemerintah daerah juga memperkuat penanganan anak tidak sekolah melalui Gerakan Aksi Bersama Integrasi Penuntasan Anak Tidak Sekolah (Aksi Biru). Program ini diarahkan untuk mengembalikan anak ke jalur pendidikan, baik mereka yang putus sekolah, telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Di bidang kesehatan, program Lamongan Sehat diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, serta mempercepat penurunan angka stunting.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial juga terus dilakukan agar program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih tepat sasaran.
Pengendalian Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Selain pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Lamongan turut menyiapkan kebijakan di sektor lingkungan.
Langkah yang direncanakan meliputi pengendalian pencemaran, pemulihan lahan, penambahan ruang terbuka hijau, serta penataan permukiman sesuai tata ruang dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
Pak Yes menegaskan, seluruh penyempurnaan RAPBD 2027 tetap diarahkan untuk mendukung visi Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan melalui 15 program prioritas. Kebijakan pembangunan daerah juga diselaraskan dengan Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Lamongan.(rm)
