RONGGOHADI, LAMONGAN – Kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait biaya operasional memunculkan keresahan di kalangan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi jumlah tenaga kerja hingga keberlangsungan pekerjaan para relawan.
Pengelola SPPG kini dihadapkan pada dilema dalam menyesuaikan operasional. Pilihannya, mengatur ulang jam kerja melalui sistem sif atau mengurangi jumlah tenaga kerja dengan konsekuensi berkurangnya kesempatan kerja bagi relawan.
Perwakilan Mitra Relawan SPPG Dlanggu, Kecamatan Deket, Sirodjuddin, mengaku kebijakan tersebut membuat pengelola harus kembali menghitung kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
Ia memahami BGN tidak menganjurkan pengurangan jumlah relawan dan menawarkan pengaturan jam kerja secara bergiliran. Namun, menurutnya, skema tersebut belum tentu mudah diterapkan karena setiap SPPG memiliki kebutuhan dan beban pekerjaan yang berbeda.
“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng, tidak bisa, tetap harus mengeluarkan relawan itu,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Sirod tersebut saat kegiatan istigasah dan doa bersama, Minggu (8/11/2026).
Menurut Sirodjuddin, kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan dan pembagian tugas di masing-masing SPPG. Ia menyebut terdapat lima divisi yang harus menjalankan tugas operasional, belum termasuk tenaga kebersihan dan petugas keamanan.
“Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam, Pak,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan penataan tenaga pendukung tersebut kembali dievaluasi agar tidak mengabaikan kebutuhan teknis di lapangan. Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan BGN perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing SPPG.
“Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Priatini, perwakilan pekerja dari divisi pengolahan perlengkapan. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk ibu rumah tangga dan warga dari kelompok prasejahtera.
Karena itu, ia menyayangkan kebijakan yang dinilai berpotensi mengurangi jumlah relawan. Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan bertolak belakang dengan harapan program MBG dalam membuka lapangan pekerjaan.
“Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi,” ungkap Priatini.
Keluhan para mitra dan pekerja tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penerapan kebijakan operasional SPPG. Penyesuaian anggaran dan pengaturan tenaga kerja diharapkan tetap memperhatikan kelancaran pelayanan pemenuhan gizi sekaligus keberlangsungan pekerjaan para relawan.