LAMONGAN, RONGGOHADI – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan tak lagi berhenti di angka ratusan miliar. Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai menggeber strategi baru dengan mengandalkan digitalisasi transaksi untuk mengejar penerimaan daerah hingga Rp1 triliun.
Transformasi ini bukan sekadar mengubah pembayaran dari uang tunai menjadi nontunai. Di baliknya, Pemkab Lamongan ingin membangun sistem penerimaan daerah yang lebih mudah, transparan, tercatat, sekaligus mampu mempersempit celah kebocoran pendapatan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan digitalisasi kini telah menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintahan sekaligus kebiasaan masyarakat. Karena itu, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penerimaan daerah.
“Digitalisasi menjadi bagian dari mekanisme kerja pemerintah sekaligus kebiasaan masyarakat. Dengan begitu, transaksi menjadi lebih mudah, tercatat, transparan, dan dapat mendukung peningkatan PAD,” kata Yuhronur saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026 di Lamongan, Kamis.
Menurutnya, percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berbicara mengenai pengurangan transaksi tunai. Lebih jauh, sistem tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi dan memperluas akses masyarakat terhadap kanal pembayaran digital.
Langkah itu menjadi penting karena capaian PAD Lamongan hingga saat ini masih menyisakan ruang cukup besar untuk dikejar.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp415,39 miliar, atau 59,36 persen dari target tahun berjalan sebesar Rp696,66 miliar.
Kontribusi tersebut berasal dari sejumlah sektor. Pajak daerah menyumbang Rp195,48 miliar, retribusi daerah Rp166,47 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,80 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp40,58 miliar.
Namun Pemkab Lamongan tidak ingin hanya mengandalkan pola penerimaan lama. Digitalisasi kini dipasang sebagai salah satu mesin baru untuk menggenjot pendapatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menyebut transformasi digital memberikan dua keuntungan sekaligus. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membayar kewajibannya, sementara pemerintah memperoleh sistem yang lebih transparan dan mudah diawasi.
“Menuju Rp1 triliun ini merupakan upaya bersama melalui penguatan data, perluasan pelayanan digital dan peningkatan kepatuhan, termasuk pembayaran PBB,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hingga Agustus 2026, pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital telah mencapai 514.328 nomor objek pajak dengan nilai transaksi sekitar Rp40,05 miliar.
Pemkab Lamongan juga telah membuka berbagai pilihan pembayaran digital, mulai dari QRIS, virtual account, mobile banking, dompet digital hingga internet banking.
Dengan semakin banyak pilihan tersebut, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan hanya untuk menuntaskan kewajiban pajaknya.
“Digitalisasi juga kami arahkan ke sektor yang memiliki potensi penerimaan besar, termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), sehingga transaksi dapat tercatat secara lebih transparan dan terintegrasi,” kata Nalikan.
Target Indeks ETPD 98 Persen
Ambisi Lamongan tidak berhenti pada peningkatan PAD. Pemkab juga membidik Indeks ETPD sebesar 98 persen pada 2026.
Target tersebut ditempuh melalui perluasan transaksi nontunai, digitalisasi retribusi di sektor-sektor potensial, integrasi data transaksi serta peningkatan kapasitas aparatur.
Jika sistem berjalan optimal, setiap transaksi yang sebelumnya berpotensi luput dari pencatatan diharapkan dapat masuk ke dalam sistem secara lebih rapi. Data tersebut kemudian dapat menjadi dasar pemerintah dalam membaca potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.
Tren pertumbuhan PAD Lamongan sendiri menunjukkan arah positif.
Pada 2024, realisasi PAD tercatat sebesar Rp533,06 miliar. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp680,86 miliar pada 2025.
Kini, Pemkab Lamongan ingin menjaga tren tersebut sekaligus mendorong lompatan lebih besar.
Target PAD Rp1 triliun tentu bukan angka kecil. Tetapi dengan penguatan basis data, pembayaran digital, perluasan objek penerimaan dan peningkatan kepatuhan masyarakat, pemerintah daerah optimistis target tersebut dapat dikejar secara bertahap.
Bagi Lamongan, digitalisasi akhirnya bukan hanya soal mengikuti perkembangan zaman. Ia mulai diposisikan sebagai cara baru untuk memastikan setiap rupiah potensi pendapatan daerah tercatat, terukur, dan kembali untuk mendukung pembangunan. (rm)
