Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Lamongan Freddy Wahyudi pada Senin, 21 April 2025, di Kantor BPK Jatim.
Penghargaan tersebut menandai kesembilan kalinya secara berturut-turut Lamongan mendapatkan opini WTP sebagai bentuk pengakuan atas praktik pengelolaan keuangan yang sehat, akuntabel, dan transparan.
Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil profesionalitas para pengelola keuangan daerah. Ia menegaskan komitmen Pemkab Lamongan dalam menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan aset negara demi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, predikat WTP juga berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan menambah nilai kredibilitas dalam informasi keuangan yang disajikan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, prestasi ini dinilai penting untuk terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menambahkan bahwa opini WTP bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik.
Ia menjelaskan pemeriksaan LKPD dilakukan selama 60 hari dengan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Namun demikian, masih ditemukan beberapa catatan penting seperti kekurangan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, kelebihan bayar akibat spesifikasi teknis yang tidak sesuai, serta pengelolaan aset tetap yang belum tertib.
