RONGGOHADI, LAMONGAN—Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjukkan komitmen luar biasa dalam melindungi tulang punggung ekonomi daerahnya. Pada tahun 2025, Pemkab Lamongan telah menyalurkan dana sebesar Rp 3,6 miliar untuk memperluas jaminan sosial bagi para pekerja informal yang jumlahnya terus mendominasi struktur ketenagakerjaan setempat.
Sugeng Widodo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lamongan, menegaskan bahwa program perlindungan ini mencakup spektrum profesi yang luas, mulai dari nelayan, petani, pedagang, hingga pekerja jasa.
“Dominasi sektor informal, mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Peningkatan perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 39 Tahun 2023,” kata Sugeng Widodo.
Sasaran Program: Total Puluhan Ribu Penerima Manfaat
Sejak inisiatif ini dimulai pada tahun 2022, Lamongan telah secara bertahap meng-cover pekerja informal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Pada tahun 2025, total dana Rp 3,6 miliar tersebut dialokasikan untuk meng-cover iuran jaminan sosial selama tiga hingga enam bulan bagi:
| Kelompok Pekerja Informal | Jumlah Penerima | Alokasi Dana (Iuran Jamsos) |
| Petani Tembakau | 24.023 | Rp 2.421.518.400 |
| Pelaku Usaha Perikanan | 13.937 | Rp 707.424.800 |
| Nelayan Laut | 6.063 | Rp 305.575.200 |
| Nelayan Perairan Umum Darat | 2.150 | Rp 216.720.000 |
| TOTAL | 46.173 | Rp 3.651.238.400 |
Jutaan Penduduk Lamongan Bergantung Sektor Informal
Kebutuhan akan perlindungan ini semakin mendesak mengingat jumlah pekerja informal terus meningkat. Sujarwo, Kepala Bapelitbangda Lamongan, mencatat bahwa pekerja informal pada 2025 mencapai 514.216 orang, naik signifikan dari tahun sebelumnya.
Kategori terbesar yang perlu diwadahi adalah pelaku usaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga (tidak dibayar), dan pekerja bebas non-pertanian.
Selain memberikan jaminan sosial, Pemkab Lamongan juga secara aktif meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pendampingan UMKM. Ini adalah bukti komitmen holistik Lamongan untuk mensejahterakan seluruh elemen masyarakatnya. (rm)
