RONGGOHADI, LAMONGAN — Sepertinya ada yang mencoba bermain “kucing-kucingan” dengan hak para petani. Harusnya mendarat di sawah-sawah Lamongan, eh, pupuk bersubsidi ini malah terendus sedang “jalan-jalan” ilegal di Kabupaten Ngawi.
Skandal ini terbongkar setelah Polres Ngawi menghentikan sebuah truk Mitsubishi (S 8689 JE) bermuatan penuh Urea dan NPK Phonska tanpa dokumen resmi. Karena pelat nomornya menunjukkan identitas “Bumi Wali”, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Lamongan langsung pasang mode siaga satu!
Sistem e-Pubers Jebol? Begini Analisisnya!
Kepala DPKP Lamongan, Mugito, mengaku heran sekaligus geram. Secara administratif, sistem distribusi pupuk kita itu sudah “ketat banget”. Setiap butir pupuk yang keluar harus ditebus pakai KTP, difoto orangnya, dan masuk sistem digital.
“Petani harus datang sendiri, bawa KTP, difoto, dan datanya masuk sistem e-Pubers. Jalur resmi ini seharusnya mustahil ditembus. Kami menduga ada oknum yang nekat ‘main belakang’ lewat transaksi online atau jalur gelap,” tegas Mugito, Selasa (10/2/2026).
Rapor Merah & Sanksi: Tak Ada Ampun Bagi Pengkhianat Petani!
DPKP kini tidak lagi sekadar memantau, tapi mulai “menyisir” kios dan distributor yang punya angka serapan aneh. Kalau ada kios yang laporannya habis tapi di sawah petaninya teriak langka, itu berarti lampu merah!
Daftar Sanksi & Pengawasan Ketat DPKP:
| Objek Pengawasan | Metode Kontrol | Sanksi Jika Melanggar |
| Kios Pupuk | Audit Data e-Pubers vs Stok Fisik | Pencabutan Izin Usaha (Minimal) |
| Distributor | Evaluasi Anomali Serapan Daerah | Blacklist & Laporan Pidana |
| Oknum Penjual Online | Tracing Jalur Distribusi Ilegal | Ranah Hukum/Kepolisian |
Data Stok: Lamongan Masih “Gemoy” Pupuk, Tapi…
Meskipun ada kebocoran ke Ngawi, Mugito menjamin stok untuk petani lokal masih aman terkendali. Lamongan punya keuntungan geografis karena dekat dengan pabrik dan gudang penyangga.
- Alokasi NPK: 72.000 Ton (Serapan sudah nyaris 99%).
- Alokasi Urea: 55.000 Ton.
- Status Stok: Aman, namun pengawasan diperketat agar tidak “merembes” lagi.
Sangat miris melihat pupuk yang disubsidi negara dengan uang rakyat justru diselewengkan demi cuan pribadi segelintir oknum. Kasus truk di Ngawi ini adalah alarm keras. Sistem digital sehebat apa pun akan tetap punya celah jika mentalitas pengawas dan penyalurnya masih “bermuka dua”.
Kita dukung penuh DPKP dan Polres untuk mengusut tuntas siapa “dalang” di balik inisial E yang terciduk di Ngawi. Jangan sampai petani Lamongan yang kerja keras, tapi hasilnya justru dinikmati tengkulak ilegal di luar daerah! (rm)
