LAMONGAN, RONGGOHADI – Arah pembangunan Kabupaten Lamongan pada 2026 mulai terlihat lebih jelas. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD menyepakati Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, dengan infrastruktur jalan dan kualitas pelayanan publik menjadi dua perhatian utama.
Di balik perubahan dokumen anggaran tersebut, ada satu target yang tak kalah menarik: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamongan diproyeksikan menembus Rp1 triliun.
Target tersebut diharapkan memperlebar ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sekaligus mempercepat sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan perubahan KUA-PPAS disusun dengan mempertimbangkan dinamika serta kebutuhan pembangunan daerah yang berkembang.
Ada tiga fokus yang menjadi perhatian dalam perubahan anggaran 2026.
“Yang pertama adalah lebih mendukung pada infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Yang kedua adalah kualitas layanan publik, dan yang ketiga idealisasi,” kata Yuhronur, Kamis (13/8/2026).
Jalan Jadi Prioritas
Dari tiga fokus tersebut, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian besar.
Bagi masyarakat, kualitas jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi hingga akses menuju fasilitas pelayanan publik.
Karena itu, perubahan anggaran diharapkan tidak berhenti pada perubahan angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi percepatan pembangunan di lapangan.
Pemkab Lamongan pun akan mengarahkan kegiatan dalam perubahan anggaran berdasarkan prioritas tersebut.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus. Pemerintah berharap anggaran yang tersedia mampu memberikan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat.
Lamongan Bidik PAD Rp1 Triliun
Untuk membiayai pembangunan yang semakin besar, kemampuan fiskal daerah menjadi bagian penting.
Pemkab Lamongan bersama DPRD kemudian mencanangkan target PAD mencapai Rp1 triliun.
Yuhronur mengatakan target tersebut akan dituangkan dalam perencanaan yang lebih terukur dan terinci.
“Sebenarnya saran yang disampaikan oleh dewan tadi seiring dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Termasuk jumlah target PAD mencapai Rp1 triliun ini sebenarnya kita canangkan bersama teman-teman,” jelasnya.
Target Rp1 triliun bukan angka kecil. Jika mampu direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan, tambahan pendapatan tersebut dapat memperkuat kemampuan Kabupaten Lamongan dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Ada Tambahan Pendapatan Sekitar Rp44 Miliar
Ketua DPRD Lamongan M. Freddy Wahyudi mengatakan perubahan KUA dan PPAS 2026 juga membuka peluang adanya tambahan pendapatan daerah.
Salah satunya berasal dari pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp30 miliar.
Sementara PAD diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 3 persen atau kurang lebih Rp14 miliar.
Jika dua sumber tambahan tersebut terealisasi sesuai proyeksi, ruang fiskal Lamongan akan semakin lebar untuk menggerakkan belanja pembangunan.
“Dalam perubahan itu ada beberapa potensi pendapatan yang insyaallah nanti akan naik. Belanjanya nanti kita tambahkan, sehingga pelaksanaan infrastruktur di Kabupaten Lamongan lebih cepat selesai,” ujar Freddy.
Uang Bertambah, Pembangunan Diharapkan Makin Terasa
Perubahan anggaran pada akhirnya bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk dan berapa besar yang dibelanjakan.
Yang lebih penting adalah apa yang kemudian dirasakan masyarakat.
Jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin cepat dan pembangunan yang lebih responsif menjadi ukuran paling nyata dari efektivitas anggaran daerah.
Karena itu, persetujuan perubahan KUA dan PPAS 2026 menjadi langkah awal sebelum masuk ke tahapan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
Pemkab dan DPRD Lamongan selanjutnya dituntut menjaga sinergi agar tambahan pendapatan yang diproyeksikan benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Jika target PAD Rp1 triliun berhasil dikejar dan ruang fiskal semakin kuat, pekerjaan rumah berikutnya tinggal satu: memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan warga Lamongan. (rm)
