LAMONGAN, RONGGOHADI – PT PAL Indonesia (Persero) terus memproses pemenuhan perizinan untuk pengelolaan fasilitas industri galangan kapal di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Perusahaan juga membahas program pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah desa serta menyiapkan opsi pembukaan akses jalan baru untuk mendukung aktivitas industri dan kebutuhan warga.
Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan bahwa pengembangan industri maritim nasional harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan, perhatian terhadap lingkungan, dan komunikasi dengan masyarakat sekitar.
“Penguatan industri maritim nasional bukan hanya tentang membangun kapasitas industri dan menguasai teknologi, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan secara bertanggung jawab. Karena itu, pemenuhan ketentuan perizinan, perhatian terhadap lingkungan, dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan fasilitas PT PAL di Lamongan,” ujarnya.
Sejumlah Perizinan Masih Berproses
Dalam aspek perizinan, PT PAL telah mengantongi sejumlah dokumen, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).
Sementara itu, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan Terminal Khusus (Tersus) masih dalam proses penerbitan.
Pemenuhan dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan pengelolaan fasilitas industri di Lamongan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahas Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja Lokal
Selain pemenuhan perizinan, PT PAL tengah membahas skema pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah desa. Pembahasan ini mencakup peluang peningkatan manfaat ekonomi bagi warga, termasuk kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan operasional dan kompetensi yang dipersyaratkan.
Perusahaan berupaya mengidentifikasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pengembangan fasilitas industri. Koordinasi dengan pemerintah desa juga dilakukan untuk menyelaraskan aspirasi warga dengan peluang yang realistis untuk diwujudkan.
Kaharuddin menyebut aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengembangan fasilitas tersebut.
“Bagi PT PAL, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting yang perlu didengar dan ditindaklanjuti. Kami ingin pengembangan fasilitas ini berjalan seiring dengan upaya memenuhi ketentuan yang berlaku dan membuka peluang manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, setiap langkah perlu dibahas bersama, disiapkan dengan cermat, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan serta kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Di samping program pemberdayaan, PT PAL juga menyiapkan opsi pembukaan akses jalan baru. Rencana ini dibahas untuk mendukung kelancaran aktivitas industri sekaligus mempertimbangkan kebutuhan akses bagi masyarakat sekitar.
Bagian dari Penguatan Industri Galangan Kapal Nasional
Sebelumnya, pengelolaan area galangan kapal di Lamongan dilakukan oleh PT Lamongan Marine Industry. Pengelolaan tersebut kemudian dialihkan kepada PT PAL melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 16 Desember 2025.
Pemanfaatan fasilitas di Lamongan merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk mendukung konsolidasi industri galangan kapal nasional dan memperkuat kemandirian industri pertahanan.
Dukungan Menteri Pertahanan terhadap keberadaan galangan kapal PT PAL di Lamongan juga disebut berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. Karena itu, aspek operasional fasilitas tersebut memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari kegiatan kepelabuhanan komersial.
Melalui pengembangan fasilitas ini, PT PAL berupaya memperkuat kapasitas industri maritim nasional sekaligus melanjutkan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pemenuhan perizinan, pengelolaan dampak lingkungan, akses jalan, serta peluang kerja lokal menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan selanjutnya.(rm)
