LAMONGAN, RONGGOHADI – Lebih dari 200 guru dari 36 lembaga pendidikan di Kecamatan Glagah dan sekitarnya menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Rabu (21/10/2026). Aksi tersebut digelar untuk mendesak penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Kepala Madrasah, M. Munir Thowil, agar berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan.
Aksi solidaritas ini diikuti sejumlah organisasi profesi dan lembaga pendidikan, di antaranya Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Glagah, serta Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kecamatan Glagah.
Para peserta menyampaikan keprihatinan atas dugaan kekerasan terhadap tenaga pendidik yang disebut melibatkan seorang oknum anggota TNI. Mereka meminta aparat terkait menindaklanjuti perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Guru Tolak Segala Bentuk Kekerasan
Koordinator lapangan aksi, Tosari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus keprihatinan komunitas pendidik terhadap peristiwa yang menimpa korban.
Menurutnya, kekerasan terhadap guru tidak boleh dibiarkan karena dapat mengancam rasa aman tenaga pendidik dalam menjalankan tugas.
“Harapan kita tidak ada lagi kekerasan kepada guru-guru di Indonesia. Kami juga berharap bapak dan ibu wali murid bisa memahami persoalan ini, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Tosari di lokasi aksi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, para guru mengecam segala bentuk kekerasan terhadap tenaga pendidik, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Mereka juga mendesak agar pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terlibat diproses secara tuntas dan adil.
Tosari, yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PKGMM) Jawa Timur, menegaskan bahwa penegakan disiplin internal tidak boleh menggantikan proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
“Penegakan disiplin internal tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kami meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Minta Korban Mendapat Perlindungan
Selain menuntut transparansi, perwakilan peserta aksi meminta agar tidak ada intervensi maupun tekanan terhadap korban selama proses hukum berlangsung.
Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dari dugaan upaya menekan agar mencabut laporan, mengubah keterangan, atau menerima penyelesaian yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Para guru berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum.
Dorong Dialog antara Guru dan Wali Murid
Aksi solidaritas tersebut juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid.
Tosari menegaskan bahwa perbedaan pendapat atau persoalan dalam proses pendidikan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan mediasi yang sehat, bukan dengan tindakan fisik atau kekerasan.
Ia menyampaikan bahwa aksi berlangsung tertib dan mendapat respons baik dari pemerintah serta aparat penegak hukum terhadap aspirasi yang disampaikan.
Guru Siap Kawal Proses Hukum
Aksi damai yang mendapat pengawalan aparat keamanan itu berakhir dengan tertib. Meski demikian, komunitas pendidik di Lamongan menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara hingga tuntas.
Tosari mengatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, aksi lanjutan masih terbuka apabila perkembangan penanganan perkara dinilai belum memenuhi harapan mereka.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kami akan terus mengawal kasus ini. Jika nantinya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak menutup kemungkinan kami akan kembali menggelar aksi lanjutan,” ucapnya.
Para guru berharap penanganan kasus ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi tenaga pendidik agar kejadian serupa tidak terulang.(rm)
