LAMONGAN, RONGGOHADI – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan dua langkah penanganan kekeringan di Kabupaten Lamongan, mulai dari distribusi bantuan air bersih hingga pemetaan sumber air untuk solusi jangka panjang. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan rencana pembangunan sumur bor menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi puncak musim kemarau.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jumat (18/9/2026). Sebanyak 105 keluarga atau 590 jiwa di wilayah tersebut terdampak kekeringan.
Bantuan yang disalurkan Pemprov Jatim terdiri dari empat truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter, tiga unit tandon, dua tandon lipat, serta 100 jeriken. Sarana penampungan tersebut disiapkan agar air yang didistribusikan dapat disimpan dan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi terus membersamai pemerintah kabupaten untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Khofifah.
Kekeringan Berdampak pada 26.551 Jiwa
Khofifah menyampaikan, dukungan Pemprov Jatim diberikan untuk memperkuat langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data hingga saat ini, kekeringan di Lamongan telah berdampak pada 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.
Rinciannya, dampak kekeringan tercatat di Sarirejo sebanyak 957 jiwa, Bluluk 2.029 jiwa, Pucuk 598 jiwa, Karangbinangun 2.384 jiwa, Glagah 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, Modo 2.189 jiwa, Sambeng 434 jiwa, Kembangbahu 240 jiwa, dan Mantup 590 jiwa.
Untuk memperkuat distribusi air bersih, Pemprov Jatim telah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp61.419.700 untuk 126 rit distribusi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 70 unit tandon dan 150 jeriken.
Bagi Khofifah, distribusi air bersih menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, penanganan kekeringan tidak dapat hanya mengandalkan pengiriman air secara berkala.
OMC Berjalan sejak 3 September
Selain bantuan air bersih, Pemprov Jatim juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 3 September 2026. Operasi tersebut dilakukan ketika tim menemukan pergerakan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
“Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC itu bergerak,” kata Khofifah.
OMC menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong turunnya hujan di tengah kondisi kemarau. Kendati demikian, pelaksanaannya bergantung pada keberadaan dan pergerakan awan yang memenuhi potensi untuk dilakukan modifikasi.
Pemetaan Sumber Air Jadi Solusi Jangka Panjang
Untuk mengatasi persoalan kekeringan secara berkelanjutan, Pemprov Jatim juga memetakan sumber-sumber air yang berpotensi dimanfaatkan masyarakat. Opsi yang disiapkan meliputi pembangunan sumur bor serta pengaliran air dari sumber terdekat menuju wilayah yang mengalami kesulitan air.
Khofifah menyebut, terdapat potensi sumber air yang berjarak sekitar lima kilometer dari Dusun Bulu. Sumber tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk melihat kemungkinan pemanfaatannya bagi kebutuhan warga.
Namun, pengembangan sumber air tidak bisa dilakukan secara seragam di setiap wilayah. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial, geografis, serta karakteristik masyarakat dan desa yang menjadi lokasi sumber air.
“Ada yang potensinya lumayan, tapi kemudian desa di tempat sumber air itu keberatan sehingga tidak jadi ditarik airnya. Jadi masing-masing punya spesifikasi,” ujarnya.
Melalui Dinas Sumber Daya Air, Pemprov Jatim terus mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi dijadikan lokasi pengeboran sumur. Hasil pengeboran, kata Khofifah, dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya karena dipengaruhi kondisi geologis.
Ia mencontohkan, terdapat lokasi yang pengeborannya telah mencapai kedalaman 200 meter, tetapi belum menemukan sumber air. Sementara itu, di lokasi lain, air telah ditemukan pada kedalaman sekitar 90 meter.
24 Kabupaten/Kota Tetapkan Status Kedaruratan
Hingga 17 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 22 kabupaten telah melaksanakan distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses air.
Khofifah menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Distribusi air bersih diperlukan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, sedangkan pemetaan dan pengembangan sumber air harus terus dilakukan sebagai upaya jangka panjang.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ikhtiar bersama, pemerintah hadir, dan mudah-mudahan segera turun hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucapnya. (rm)
