RONGGOHADI, LAMONGAN – Sampah. Sesuatu yang semua orang kenal, tapi ironisnya masih gagal dikelola dengan benar. Di tengah status “darurat sampah” yang mulai digaungkan di berbagai daerah, pertanyaan mendasarnya justru sederhana: kenapa masalah ini tak kunjung selesai?
Guru Besar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Edi Setiadi, memberikan sudut pandang yang menohok—bahwa persoalan sampah di Indonesia bukan soal kurangnya pengetahuan, tapi kegagalan sistem.
“Semua orang tahu sampah itu apa. Tapi kenapa masih berserakan di mana-mana? Berarti ada yang tidak beres di sistemnya,” ujarnya.
Bukan Soal Sampah, Tapi Soal Sistem
Menurutnya, manusia tidak mungkin hidup tanpa menghasilkan sampah. Dari limbah rumah tangga hingga sisa makanan, semuanya adalah konsekuensi kehidupan.
Namun, masalah muncul ketika pengelolaan tidak berjalan. Sistem yang dimaksud bukan hanya pemerintah, tapi juga individu, keluarga, hingga masyarakat secara luas.
“Ini bukan cuma salah satu pihak. Ini sistem yang harusnya berjalan dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Aturan Sudah Jelas, Tapi Tidak Dilakukan
Yang menarik, Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi kuat terkait pengelolaan sampah. Bahkan, dalam undang-undang disebutkan bahwa masyarakat wajib memilah sampah menjadi lima kategori.
Sayangnya, realitas di lapangan jauh dari ideal.
“Masih banyak yang menganggap sampah itu cuma organik dan anorganik. Padahal aturan bilang lima jenis. Ini berarti pemahaman kita belum sama,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan utama bukan sekadar perilaku masyarakat, melainkan lemahnya penegakan aturan dan minimnya sosialisasi yang tepat sasaran.
Semua Harus Terlibat, Tanpa Pengecualian
Dalam isu sampah, tidak ada “kelas sosial”. Baik masyarakat biasa, pejabat, hingga akademisi memiliki tanggung jawab yang sama.
“Tidak ada pengecualian. Mau itu presiden, profesor, atau tukang becak, semua wajib memilah sampah,” tegasnya.
Waste to Energy: Solusi Cepat, Tapi Berisiko?
Di tengah solusi yang ditawarkan pemerintah seperti teknologi waste to energy (mengubah sampah menjadi energi), Prof. Edi mengingatkan adanya potensi dampak lingkungan yang perlu diperhatikan.
Proses ini umumnya dilakukan dengan pembakaran, yang secara cepat mampu mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi. Namun, di sisi lain, penggunaan oksigen dalam jumlah besar serta emisi karbon dioksida menjadi catatan serius.
“Kalau sampah dibakar, oksigen yang seharusnya kita hirup justru habis. Lalu diganti CO2 yang jadi gas rumah kaca. Ini bisa jadi kerugian ganda,” jelasnya.
Darurat Sampah dan Kebijakan yang Masih Terbatas
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang saat ini masih terbatas pada sejumlah kota besar dalam pengelolaan sampah skala besar.
Padahal, menurutnya, persoalan sampah tidak hanya terjadi di kota besar seperti Surabaya atau Jakarta, tapi juga di daerah lain seperti Lamongan, Mojokerto, hingga Nganjuk.
“Kenapa hanya 30 kota? Kenapa bukan 300 atau bahkan seluruh Indonesia? Ini yang perlu dijelaskan ke publik,” ujarnya.
Solusi: Edukasi dan Konsistensi
Pada akhirnya, solusi dari persoalan sampah tidak bisa instan. Dibutuhkan pendekatan jangka panjang melalui edukasi yang konsisten di semua level—mulai dari sekolah dasar hingga masyarakat umum.
Selain itu, penegakan aturan juga harus berjalan beriringan dengan sosialisasi yang tepat.
“Bukan hanya soal menghukum, tapi bagaimana membuat semua orang paham dan mau melakukan,” pungkasnya. (rm)
