LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027 yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Lamongan, Senin (27/7/2026), disepakati bahwa pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,099 triliun, sekaligus menjadi gambaran optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar agenda administratif, melainkan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lamongan ke depan.
“Berbagai masukan selama pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan pembangunan,” ujar Bupati.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp3,09 Triliun
Dalam postur anggaran yang telah disepakati, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp713,857 miliar, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi diproyeksikan sebesar Rp2,385 triliun.
Target tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Lamongan untuk terus meningkatkan kemampuan fiskal daerah tanpa hanya bergantung pada dana transfer.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat sumber-sumber PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, sekaligus memperbaiki tata kelola aset agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan pemerintah.
Belanja Daerah Difokuskan untuk Pelayanan Publik
Di sisi belanja, pemerintah merancang anggaran sebesar Rp3,099 triliun yang akan dialokasikan ke berbagai sektor strategis.
Rinciannya meliputi:
- Belanja Operasi: Rp2,146 triliun
- Belanja Modal: Rp382,918 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp5 miliar
- Belanja Transfer: Rp565,558 miliar
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan program kesejahteraan masyarakat.
Menariknya, postur anggaran tersebut menghasilkan surplus sekitar Rp85,2 juta, yang selanjutnya akan dikelola melalui mekanisme pembiayaan daerah.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp42 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp42,085 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2027 diproyeksikan nol rupiah.
DPRD Dorong Digitalisasi Pajak hingga Revitalisasi BUMD
Selain menyepakati struktur anggaran, DPRD Lamongan melalui Badan Anggaran juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi.
- Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan produktif.
- Pemanfaatan aset daerah secara optimal untuk meningkatkan nilai ekonomi.
- Penguatan pengawasan terhadap OPD penghasil pendapatan.
- Evaluasi regulasi pendapatan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi.
- Penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sehingga akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata.
Komitmen Mewujudkan Fiskal yang Mandiri
Bupati Yuhronur Efendi juga menekankan bahwa salah satu fokus utama pemerintah ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Langkah tersebut akan ditempuh melalui peningkatan PAD, pembenahan tata kelola keuangan yang lebih efektif, hingga revitalisasi BUMD sebagai mesin penggerak ekonomi daerah.
Dengan fondasi anggaran yang telah disepakati bersama DPRD, Pemkab Lamongan berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang lebih produktif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. (rm)
