RONGGOHADI, LAMONGAN – Kasus korupsi kepala daerah kembali mencuat dan seolah tak pernah benar-benar hilang dari panggung politik Indonesia. Dari waktu ke waktu, pola yang sama terus berulang—dan publik mulai bertanya: di mana letak akar masalahnya?
Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, menyebut bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sistemik yang sudah lama mengakar.
“Korupsi itu bukan hanya soal moral orangnya, tapi soal aturan main yang memungkinkan praktik itu terjadi,” tegasnya.
Politik Mahal, Jabatan Jadi “Balik Modal”
Salah satu faktor utama yang disoroti adalah mahalnya biaya politik di Indonesia. Untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah, seseorang harus mengeluarkan biaya besar—bahkan sejak tahap awal pencalonan di partai politik.
Dalam praktiknya, biaya tersebut bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan dukungan.
“Belum bertarung saja, sudah keluar banyak uang. Maka ketika menang, jabatan itu dianggap sebagai investasi yang harus dikembalikan,” jelas Gabriel.
Tak berhenti di situ, praktik “serangan fajar” saat pemilu juga menambah beban biaya. Akibatnya, ketika terpilih, banyak kepala daerah mencari cara untuk menutup biaya tersebut—yang sering kali berujung pada praktik korupsi.
Fee Proyek hingga 30 Persen
Salah satu pola yang umum terjadi adalah pengambilan “fee proyek”. Dalam beberapa kasus, nilai potongan bahkan bisa mencapai 30 persen dari total anggaran proyek.
Dampaknya jelas: kualitas pembangunan menurun, fasilitas publik tidak optimal, dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kalau anggaran sudah dipotong besar, jangan harap hasilnya maksimal,” ujarnya.
Budaya “Raja Kecil” Masih Kuat
Fenomena lain yang tak kalah penting adalah budaya feodal yang masih melekat di masyarakat. Kepala daerah kerap dipersepsikan sebagai “penguasa” alih-alih pelayan publik.
Hal ini menciptakan ruang bagi praktik “upeti” atau pemberian sebagai bentuk balas jasa atas kebijakan atau pelayanan.
“Masyarakat masih melihat pejabat sebagai sosok yang harus dihormati dan diberi imbalan, bukan sebagai pelayan,” jelasnya.
Birokrasi Ikut Terseret
Masalah tidak berhenti di kepala daerah. Birokrasi di bawahnya pun ikut terlibat dalam siklus ini. Untuk mendapatkan jabatan strategis, tidak jarang pejabat harus “membayar”.
Akibatnya, pelayanan publik pun ikut terdampak. Proses dibuat berbelit agar masyarakat atau pelaku usaha memilih jalur cepat—meski harus membayar lebih.
“Ini jadi lingkaran setan. Semua mencari cara untuk bertahan dan mengembalikan modal,” tambahnya.
Solusi: Perbaikan Sistem dan Kontrol Publik
Menurut Gabriel, solusi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Perbaikan sistem pembiayaan politik menjadi kunci utama.
Ada beberapa model yang bisa diterapkan, mulai dari pendanaan partai oleh negara, iuran anggota partai, hingga transparansi biaya politik.
Namun, satu hal yang tak kalah penting adalah peran masyarakat, khususnya generasi muda.
Pesan untuk Generasi Muda
Gabriel menekankan dua hal penting. Pertama, masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin—tidak tergoda praktik politik uang.
“Jangan gadaikan masa depan lima tahun hanya untuk uang sesaat,” tegasnya.
Kedua, setelah pemimpin terpilih, pengawasan harus tetap berjalan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung korup.
“Kontrol sosial itu kunci. Dan generasi muda punya peran besar di sana, termasuk melalui media sosial,” ujarnya.
Korupsi Bukan Takdir
Fenomena korupsi kepala daerah bukan sesuatu yang tak bisa diubah. Namun, dibutuhkan kesadaran kolektif, perbaikan sistem, dan keberanian masyarakat untuk mengawasi.
Karena pada akhirnya, masa depan daerah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi juga oleh seberapa kuat masyarakat mengawal kekuasaan itu sendiri. (rm)
