RONGGOHADI, LAMONGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan kembali menjadi sorotan. Jika sebelumnya aksi massa digelar untuk mendukung keberlanjutan program nasional tersebut, kini muncul suara berbeda. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan MBG, khususnya melalui mekanisme Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur terpusat.
Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (7/7/2026), menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Menariknya, massa menegaskan bahwa mereka bukan menolak Program Makan Bergizi Gratis, melainkan meminta pemerintah memperbaiki tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Bukan Menolak MBG, Tapi Ingin Program Lebih Tepat Sasaran
Sebelum menggelar aksi, peserta lebih dahulu berkumpul di kawasan Makam Pahlawan Lamongan. Sekitar 99 peserta yang terdiri dari mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, pedagang kantin sekolah, pemerhati pendidikan, hingga masyarakat umum dari Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya ikut menyuarakan aspirasi.
Perwakilan Aliansi Alam Bersatu Jaya, Muhammad Zaini, menegaskan bahwa tujuan aksi bukan untuk menghentikan program unggulan pemerintah tersebut.
“Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami minta adalah evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Zaini.
Menurutnya, semangat meningkatkan gizi anak harus tetap dijaga, namun sistem pelaksanaannya perlu disesuaikan agar tidak memunculkan persoalan baru.
Dapur Terpusat Dinilai Kurangi Peran UMKM dan Kantin Sekolah
Salah satu sorotan utama massa adalah penerapan sistem SPPG atau dapur terpusat.
Mereka menilai model tersebut membuat kantin sekolah kehilangan peran, sekaligus mengurangi peluang usaha bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem sekolah.
Selain itu, distribusi makanan dari dapur terpusat juga dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari efektivitas pengiriman hingga kualitas makanan yang diterima siswa.
Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, bahkan meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh SPPG.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan, hingga distribusi kepada siswa.
“Kantin sekolah seharusnya juga diberi ruang dalam penyediaan makanan bergizi. Mereka lebih memahami kebutuhan siswa sekaligus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Kualitas Bahan Makanan Juga Jadi Sorotan
Selain persoalan distribusi, kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG turut menjadi perhatian.
Perwakilan aliansi lainnya, Sriyono, menilai masih ada dugaan penggunaan bahan baku dengan kualitas rendah demi menekan biaya produksi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diterima para siswa.
Karena itu, mereka meminta adanya standar mutu yang lebih ketat agar tujuan utama meningkatkan gizi anak benar-benar tercapai.
Pemkab Lamongan Akui Tata Kelola Perlu Dibenahi
Aspirasi para peserta aksi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas SPPG, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Nursyianto.
Dalam tanggapannya, Nalikan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena memiliki tujuan yang sangat baik, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Namun demikian, ia mengakui bahwa aspek tata kelola masih memerlukan berbagai penyempurnaan.
“Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Tujuan MBG sangat baik, yaitu meningkatkan gizi anak. Masukan dari masyarakat mulai dari penyediaan bahan, proses memasak, distribusi hingga kebersihan menjadi bahan evaluasi,” kata Nalikan.
170 Dapur MBG Beroperasi di Lamongan
Nalikan juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 170 SPPG yang melayani pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lamongan.
Ia menyebut berbagai masukan dari daerah telah diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, menurutnya, BGN telah mengambil langkah dengan menghentikan operasional sejumlah SPPG di daerah lain yang dinilai tidak memenuhi standar.
Pemerintah Kabupaten Lamongan, lanjut Nalikan, akan terus mendukung program nasional tersebut sembari memastikan seluruh aspirasi masyarakat menjadi bahan perbaikan di tingkat pusat.
Evaluasi Jadi Kunci Agar MBG Berkelanjutan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan, tetapi juga oleh tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan masyarakat lokal. Masukan dari berbagai elemen masyarakat di Lamongan menjadi sinyal bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan secara berkelanjutan. (rm)
