RONGGOHADI, LAMONGAN – Bukan sekadar agenda administratif, persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi penegasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Lamongan harus tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan yang digelar di Ruang Rapat DPRD Lamongan, Senin (6/7/2026). Persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi.
Momentum ini menjadi penutup proses evaluasi pelaksanaan APBD 2025 sekaligus pijakan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi warga Lamongan.
APBD Bukan Sekadar Angka, Tapi Wujud Tanggung Jawab kepada Rakyat
Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menegaskan bahwa persetujuan Raperda ini merupakan bukti nyata berjalannya mekanisme check and balance antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Langkah ini menegaskan berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif hingga menghasilkan kesepakatan bersama.
Fokus pada Pendidikan, Infrastruktur, hingga Pengentasan Kemiskinan
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan berbagai kebutuhan pembangunan.
Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan sah lainnya.
Sementara itu, belanja daerah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Mulai dari peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Kami memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki orientasi yang jelas, yaitu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lamongan,” tegasnya.
Sinergi DPRD dan Pemkab Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan
Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 juga menjadi simbol pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga arah pembangunan daerah.
Bupati berharap komunikasi dan kerja sama yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat, baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk DPRD sebagai representasi masyarakat.
“Mari kita maknai setiap proses yang telah dilalui ini sebagai ikhtiar kolektif antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran senantiasa berorientasi pada kinerja, kemanfaatan, serta keberlanjutan pembangunan demi terwujudnya kejayaan Lamongan,” pungkasnya.
Transparansi Anggaran Jadi Fondasi Lamongan yang Lebih Maju
Disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bukan hanya memenuhi kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Lebih dari itu, proses tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang semakin transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta sinergi yang terus terjaga antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan pembangunan di Lamongan mampu berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rm)
