Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi strategis: Gedung DPRD, Pendopo Lokatantra, dan Kantor Pemkab Lamongan, Senin (16/12/2024). Mereka menuntut Pemkab Lamongan mencairkan dana bantuan dusun (bansun) senilai Rp 35 juta per dusun yang diklaim telah dihapuskan.
Aksi ini diwarnai dengan teatrikal pembakaran uang palsu sebagai simbol ketidakpuasan, serta orasi bergantian oleh massa. Spanduk tuntutan bertuliskan “Tuntaskan Janji Politik, Menuntut Tanggung Jawab Bupati Lamongan” dan “Revisi APBD Sesuai UU No 1/2022” menjadi sorotan utama.
Ketua PC PMII Lamongan, Rois, dalam orasinya menuding kebijakan penghapusan bansun merugikan masyarakat, terutama dusun-dusun yang telah memulai pembangunan dengan dana pinjaman. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian APBD Lamongan dengan UU No 1/2022, terutama belanja pegawai yang melebihi batas maksimal 30%.
PMII mendesak Pemkab dan DPRD Lamongan segera merevisi APBD agar transparan dan tepat sasaran. Namun, dialog dengan perwakilan Pemkab yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kepala Dinas PMD, Joko Raharto, ditolak karena massa hanya ingin bertemu langsung dengan Bupati Lamongan.
Joko Raharto menjelaskan, penghentian bansun didasarkan pada surat Kemendagri No. 900.1.10/4474/SJ tentang transparansi dan akuntabilitas belanja hibah menjelang Pilkada 2024. Surat itu mengarahkan prioritas anggaran pada belanja wajib, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendanaan Pilkada.
Setelah unjuk rasa di tiga lokasi dan upaya bertemu Bupati yang tidak berhasil, massa akhirnya membubarkan diri. Namun, mereka meninggalkan pesan tegas agar Pemkab Lamongan segera menindaklanjuti tuntutan mereka demi kesejahteraan masyarakat dusun.
