Pemerintah Kabupaten Lamongan meraih peringkat pertama di kategori pemerintah kabupaten dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Monitor Center for Prevention (MCP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengumuman tersebut disampaikan dalam peluncuran indikator MCP tahun 2025 di Auditorium Kantor KPK pada Rabu, 5 Maret 2025.
Penilaian ini bertujuan mempercepat pencegahan korupsi di tingkat daerah, membangun komitmen antikorupsi, dan meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari penerapan delapan indikator MCP yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Bupati menekankan pentingnya MCP sebagai panduan dalam memantau dan memperbaiki manajemen pemerintahan daerah.
Pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan mencatat nilai MCP sebesar 95,1, namun ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan tujuan utama.
Fokus utama adalah realisasi seluruh indikator MCP, termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, dan optimalisasi pajak daerah.
Evaluasi terhadap pelayanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pengadaan barang menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan indikator MCP dan menjadi kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah.
