RONGGOHADI, LAMONGAN – Angin segar pendidikan kembali berhembus di Lamongan, terutama bagi keluarga miskin yang selama ini nyaris putus asa menyekolahkan anak mereka. Melalui Program Sekolah Rakyat, sebanyak 75 calon siswa dari keluarga tidak mampu di Lamongan resmi direkrut dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani pendidikan gratis di SMK Negeri Maritim Brondong.
Program ini menjadi kabar bahagia yang ditunggu-tunggu masyarakat pesisir. Tidak hanya memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antar-generasi.
Menurut Kepala Dinas Sosial Lamongan, Farah Damayanti, para siswa yang terjaring merupakan anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2, atau keluarga yang tergolong miskin ekstrem. Mereka tersebar dari berbagai kecamatan di Lamongan, dan akan ditempatkan dalam tiga rombongan belajar (rombel) dengan kuota 25 siswa per kelas.
“Mereka dijadwalkan masuk sekolah mulai 15 Juli 2025. Proses rekrutmen sudah selesai dan kami serahkan usulan nama ke Gubernur,” ujar Farah saat dikonfirmasi.
Program Sekolah Rakyat di Lamongan akan digelar di SMK Negeri Maritim Brondong, kawasan pesisir yang kini bersiap menjadi titik kebangkitan pendidikan. Selama satu tahun, siswa akan menempuh pendidikan berasrama dengan pendekatan akademik, spiritual, dan pembinaan karakter.
Farah menyebut kehadiran sekolah ini sangat strategis.
“Sekolah Rakyat di Brondong ini ibarat dermaga baru bagi keluarga rentan. Dari sini mereka akan berlayar menuju masa depan yang lebih layak,” ungkapnya optimis.
Untuk mendukung kelangsungan proses belajar mengajar, Dinas Sosial dan instansi terkait telah menyiapkan 17 guru reguler dan 2 guru keagamaan, hasil redistribusi ASN dan penugasan PPPK paruh waktu yang telah diseleksi terbuka.
Program ini dirancang tidak hanya untuk mengajar mata pelajaran, tapi juga membangun mental tangguh, akhlak mulia, dan jiwa mandiri para siswa.
Sekolah Rakyat adalah bagian dari program nasional unggulan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, bekerja sama lintas kementerian: Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Program ini menyasar 5.400 siswa miskin dan miskin ekstrem di 63 lokasi di Indonesia, salah satunya Lamongan.
Tujuan utamanya jelas: memberikan pendidikan gratis berkualitas untuk memutus mata rantai kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial nasional. (rm)
