RONGGOHADI, LAMONGAN – Gaung kasus mega korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur kembali menggelinding kencang, kali ini menyeret sejumlah kepala desa di Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memeriksa lima kades sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2021–2022 yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kelima kades tersebut adalah Kepala Desa Menongo, Sukolilo, Banjargandang, Gedangan, dan Daliwangung. Mereka diperiksa intensif oleh tim penyidik KPK di Mapolres Lamongan pada Rabu (23/7/2025). Tak hanya itu, seorang pihak swasta berinisial SUY juga turut dimintai keterangan dalam perkara yang kini menyedot perhatian publik ini.
“Pemeriksaan berlangsung di Polres Lamongan, terhadap saksi-saksi berinisial MUL, ML, SH, SUL, dan MY,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya dari Jakarta.
Skandal korupsi dana hibah Jatim ini memang bukan kasus kecil. KPK sebelumnya telah menetapkan 21 tersangka, termasuk nama besar mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Dari jumlah itu, empat orang ditetapkan sebagai penerima suap—tiga di antaranya pejabat negara aktif, dan satu staf penyelenggara negara. Sementara 17 lainnya merupakan pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua pejabat pemerintah.
Dana hibah yang seharusnya dialirkan untuk kepentingan kelompok masyarakat di delapan kabupaten di Jawa Timur ini diduga kuat disalahgunakan secara sistematis. Skema penyuapan diyakini telah berjalan dalam pola tersusun, melibatkan banyak pihak lintas jabatan dan profesi.
KPK menegaskan bahwa penindakan ini akan terus dikembangkan dan tak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru. Publik pun kini menaruh harapan besar agar tabir korupsi yang membelit birokrasi desa hingga tingkat provinsi ini benar-benar dibongkar habis.(rm)
